Anggota DPR Ingatkan Laksamana Yudo soal Kedaulatan di Laut Natuna Utara

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani optimis Laksamana Yudo Margono mampu menjalankan tugas Panglima TNI, mengingat pengalamannya bersama KSAL. Christina percaya dengan kemampuan Yudo untuk memimpin organisasi TNI secara profesional dan menjaga komitmen serta kemitraan yang baik, termasuk dengan DPR RI.
“Saat ini kita sangat membutuhkan pemimpin yang tanggap dan komunikatif. Saya optimis ke depan,” kata Cristina kepada wartawan, Sabtu (12 Maret 2022).

Christina menambahkan pada fit and proper test

Dia mengangkat beberapa masalah khusus dan meminta komitmen Yudo untuk menyelesaikannya. Ini adalah contoh tindak pidana yang melibatkan TNI yaitu mutilasi orang Papua dan kasus pidana lainnya.
“Komitmennya sudah kami terima untuk melanjutkan praktik baik Panglima TNI Andhika dalam proses dan penegakan hukum terhadap prajurit yang terlibat kegiatan ilegal atau kriminal. Ini soal tuntas, transparan, dan adil,” kata Christina. .

Selain itu, Christina meminta Laksamana Yudo untuk membuat strategi khusus.

Terkait penanganan daerah hotspot khususnya Laut Natuna. Dengan disetujuinya Yudo sebagai calon Panglima TNI, tentu dia akan memberikan dukungan yang optimal.

“Ini penting mengingat masih banyak pelanggaran kedaulatan yang terjadi di Natuna Utara. Kami pasti akan mendukung pelaksanaannya, dan bersinergi untuk kepentingan negara dan bangsa,” imbuhnya.

Panitia I DPR sebelumnya menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Yudo berjanji akan menindak “prajurit nakal” secara transparan saat menjadi Panglima TNI.

“Dulu saya juga pernah ditanya apa artinya tentara melanggar. Tentu kita akan teruskan apa yang dilakukan Park Andhika. Ini bagus dan transparan dalam penegakan hukum,” kata Yudo. Ia berbicara di rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/2).

Yudo mengatakan TNI akan terus menunjukkan penegakan hukum yang adil

Tegasnya, prajurit TNI akan dihukum jika melakukan kejahatan. Demikian pula, jika seorang prajurit melanggar disiplin, ia akan dihukum sesuai.

“Jadi tentara punya KUHP Militer dan kita punya KUHP. Pasti akan ke pengadilan militer,” ujarnya.

 

Referensi:  https://news.detik.com/berita/d-6441588/anggota-dpr-ingatkan-laksamana-yudo-soal-kedaulatan-di-laut-natuna-utara

Editor : Dafit