Perdana Menteri baru Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan sederet janji kepada negaranya tak lama setelah raja melantiknya pada Kamis (24/11) siang waktu setempat.
Anwar menjadi Perdana Menteri ke-10 negeri ini setelah drama pemilihan umum (Pemilu) yang tak menghasilkan suara mayoritas.
Dalam pemilu Malaysia yang digelar pekan lalu, koalisi Pakatan Harapan (PH) pimpinan Anwar meraih 82 kursi, terbanyak dalam pemilu tersebut. Sementara itu, aliansi Perikatan Nasional (PN) pimpinan Muhyiddin Yassin meraih 73 kursi sedangkan Barisan Nasional meraih 30 kursi.
Sehari setelah pemilihan, Muhyiddin mengaku mendapat dukungan dari dua kubu yang lebih kecil, yakni Sabah dan Sarawak. Jumlah kursi yang bisa didapat bertambah menjadi 101, namun belum mencapai ambang batas.
Menurut konstitusi Malaysia, sebuah partai atau koalisi harus mendapatkan 112 suara dari total 222 kursi parlemen untuk membentuk kabinet batu. Pemegang mayoritas inilah yang berhak mengangkat calon perdana menteri raja.
Di tengah kebuntuan tersebut, raja Malaysia meminta kedua partai untuk berkoalisi dan mengajukan calon perdana menteri, namun gagal. Raja kemudian memanggil Anwar dan Muhyiddin namun tetap tidak berhasil.
Raja kemudian memanggil berbagai politisi dari Barisan Nasional (BN) sebelum bertemu dengan sultan sembilan negara. Setelah itu dia mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri.
Berikut adalah delapan misi Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia saat konferensi pers pertamanya sebagai Perdana Menteri
1. Menghilangkan korupsi
Anwar mengatakan akan secara brutal memberantas korupsi di Malaysia.
Ia mengaku akan serius dan komprehensif memberantas korupsi dan menggerakkan agenda reformasi pemerintahan.
“Saya ingin mengangkat harkat dan martabat manusia, mengakhiri korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta memperjuangkan kehidupan rakyat,” kata Anwar seperti dikutip Channel News Asia.
2. Jangan mengambil gaji Perdana Menteri
Dalam keterangan resmi, Anwar mengatakan tidak akan menerima gaji perdana menteri seperti yang dijanjikan saat kampanye.
“Saya memilih untuk menolak gaji [saya] sebagai perdana menteri,” kata Anwar.
3. Pemulihan ekonomi
Saat pandemi Covid-19 melanda, perekonomian setiap negara di dunia nyaris ambruk, termasuk Malaysia.
Setelah dua tahun pandemi, banyak negara kini berusaha untuk membangun kembali ekonomi mereka meskipun krisis dan inflasi membayang.
Dalam konferensi pers, Anwar mengatakan akan fokus pada ekonomi.
“Saat ini fokus utama adalah agenda penguatan ekonomi,” tulisnya di Twitter.
4. Desain kabinet baru
Anwar Ibrahim akan membentuk koalisi dengan Sarawak Joint Party (PGS) dan musuh bebuyutannya, Barisan Nasional (BN) untuk membentuk kabinet baru,
Anwar mengatakan koalisi yang dipimpinnya, Pakatan Harapan (PH), meraih suara mayoritas di parlemen dengan dukungan penuh dari koalisi Barisan Nasional.
Menurutnya, pemerintah dibentuk dengan dukungan tiga koalisi besar, yakni PH, BN, dan GBS.
“Kami menghargai bahwa kami sekarang memiliki komitmen dari 30 anggota parlemen dari Barisan Nasional,” kata Anwar seperti dikutip The Star.
5. Ketidakpercayaan menjadi agenda pertama
Perdana menteri baru Malaysia juga mengatakan dia siap untuk mempertimbangkan mosi tidak percaya di parlemen sebagai agenda pertama dalam pertemuan Dewan Rakyat pada 19 Desember.
6. Pemerintah menjamin hak warga negara dari semua golongan
Anwar juga berjanji pemerintah akan menjamin dan melindungi hak seluruh warga Malaysia, terutama yang terpinggirkan dan miskin, tanpa memandang ras dan agama.
7. Komitmen terhadap Konstitusi Malaysia
Pemimpin PH juga berkomitmen untuk membela konstitusi. Aturan tersebut menyatakan bahasa Melayu, Islam sebagai agama resmi negara dan kedudukan raja-raja Melayu, hak-hak masyarakat Melayu tanpa mengesampingkan hak-hak suku dan pribumi Tionghoa, India, Sabah dan Sarawak.
8. Tetapkan 28 November sebagai hari libur nasional
Anwar juga akan menetapkan 28 November 2022 sebagai hari libur nasional di Malaysia.
referensi : https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221125091616-106-878509/8-misi-pm-baru-malaysia-anwar-ibrahim-termasuk-sikat-habis-korupsi/2
editor : dafit