Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran untuk Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dalam RAPBD 2023 sebesar Rp 7,67 triliun. Meski begitu, ada sejumlah catatan yang disampaikan oleh dewan terkait persetujuan pemberian dana hibah bagi sejumlah pihak.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyampaikan, angka Rp 7,67 triliun ini mengalami penebalan dibandingkan usulan yang tercantum dalam KUA-PPAS 2023 yang senilai 7,23 triliun.
“Yang disahkan dalam MoU kemarin kan dituliskan Rp 7,2 triliun dan di pembahasan kita, pendalaman pada hari ini tadi kita lihat final nya di Rp 7,6 triliun,” kata Ismail saat ditemui di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11/2022) malam.
Ismail memandang penebalan anggaran dalam RAPBD 2023 ini dibolehkan karena sempat ada restrukturisasi rancangan KUA-PPAS 2023. Di mana, nominal anggaran Pemprov DKI sempat disusutkan dari Rp 85 triliun menjadi Rp 80 triliun, hingga KUA-PPAS yang disetujui menjadi Rp 82,5 triliun.
“Kalau menyimak penjelasan bu asisten kemarin bahwa penebalan ini dibolehkan karena memang kalau melihat kronologisnya terjadi kemarin angka yang menyusut karena disusutkan dari Rp 85 miliar menjadi Rp 80 miliar dan kemudian jadi Rp 82,5 miliar, sehingga wajar,” ujarnya.
“Makanya sekarang coba didiskusikan di pendalaman ini mana hal-hal yang memang sepertinya masih mungkin dihidupkan,” tambah dia.
Rp 7,67 triliun yang dianggarkan
Dari Rp 7,67 triliun yang dianggarkan, sebanyak Rp 409 miliar dialokasikan untuk pemberian dana hibah untuk 7 penerima. Namun, persetujuan pemberian dana hibah baru akan diputuskan dalam rapat Badang Anggaran (Banggar) DPRD DKI mendatang.
Apabila pemberian dana hibah ini tak disetujui, pihaknya akan memasukkan anggaran Rp 409 miliar untuk subsidi tiket (PSO) transportasi umum di Ibu Kota.
“Dengan catatan ada Rp 409 miliar hibah yang nanti akan diputuskan kemudian,” ujarnya.
Subsidi Tiket LRT-MRT-TransJ Rp 4,5 T
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengalokasikan anggaran public service obligation (PSO) untuk tiga mode transportasi sebesar Rp 4,5 triliun. Anggaran itu diperuntukkan untuk subsidi tiket MRT, LRT dan Transjakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan, jumlah subsidi tiket Transjakarta sebesar Rp 3,5 triliun. Kemudian, subsidi LRT sebesar Rp 350 miliar dan MRT Rp 650 miliar.
“Total Rp 4,5 triliun,” kata Syafrin dalam rapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11/2022).
Syafrin kemudian menjelaskan nominal yang dianggarkan lebih kecil dibandingkan usulan subsidi tiket awal. Misalkan saja, untuk subsidi tiket Transjakarta mulanya sebesar Rp 4,24 triliun.
“Hal ini disebabkan karena hasil verifikasi awal, kami sesuaikan sekitar Rp 700 miliar dengan asumsi bahwa untuk optimalisasi layanan ini Rp 3,5 masih cukup,” jelasnya.
Syafrin juga memastikan angka Rp 3,5 triliun untuk subsidi tiket Transjakarta masih tercukupi. Apabila anggaran tersebut kurang, pihaknya masih bisa mengajukan tambahan subsidi pada pembahasan APBD-P 2023 mendatang.
“Kalaupun masih ada kekurangan nanti bisa diusulkan saat perubahan 2023,” imbuhnya.
Referensi : https://news.detik.com/berita/d-6401574/komisi-b-dprd-dki-setujui-anggaran-dishub-rp-767-t#:~:text=Komisi%20B%20DPRD%20DKI%20Jakarta,dana%20hibah%20bagi%20sejumlah%20pihak.