Penghasilan Minimal Regional atau UMR merupakan penghasilan minimal yang penetapannya dilaksanakan oleh gubernur serta jadi referensi pemasukan karyawan di tempatnya. Implementasi apakah itu UMR ditata dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Peraturan ini lalu ditinjau melalui Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.
Sesungguhnya istilah UMR tidak akan sama dipakai karena UMR telah diganti dengan Penghasilan Minimal Propinsi (UMP) serta Gaji Minimal Kabupaten/Kota (UMK). Akan tetapi makna UMR telah telanjur menempel ke bahasa seharian. Penentuan makna UMR dijalankan tiap-tiap tahun lewat proses yang panjang dimulai dari rapat Dewan Penggajian Daerah (DPD).
DPD awal kalinya telah membuat klub survei untuk cari info harga keperluan primer karyawan setiap hari. Berdasar pada KHL, DPD mengajukan apa yang dimaksud UMR ke Gubernur untuk diresmikan. Menurut Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, UMP ditentukan dan diinformasikan oleh semasing gubernur secara serempak tiap tanggal 1 November dan UMK paling lambat tanggal 21 November.
pendapat besaran UMR yaitu berbeda Dalam Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomor 7 Tahun 20 pula memperjelas pendapat besaran UMR berlainan tiap-tiap daerah. Dalam memastikan makna UMR, DPD mengumpulkan data atau info terkait keanekaragaman perusahaan, jumlah perusahaan dan tenaga kerja, devisa dan nilai jadi yang dibuat, kebolehan perusahaan, persekutuan perusahaan, dan serikat buruh semasing daerah.
Soal ini mempunyai tujuan agar bisa menanggung standard kehidupan yang pantas untuk buruh dan keluarganya, menambah daya produksi serta menambah daya membeli orang. Diluar itu, besaran UMR pun tidak memperberat perusahaan karena bagaimana juga perusahaan usaha lakukan efektivitas ongkos supaya dapat memaksimumkan keuntungan.
Dalam pemastian UMR merupakan masih berlangsung ketidakcocokan yang didasari di tingkat kapabilitas, karakter, dan tipe tugas di setiap perusahaan yang keadaannya berbeda, yang semasing daerah tidaksama.
Oleh karenanya, besaran makna UMR ialah dikukuhkan menurut area propinsi atau kabupaten atau kota. Saat itu, Tubuh Pusat Statistik (BPS) menilainya hitungan UMR yaitu yang sangat bagus dari inflasi ditambah lagi kemajuan ekonomi. Dengan pangkalan penghitungan itu, BPS mempercayai tingkat kesejahteraan karyawan telah teraih.
Daerah dengan penghasilan UMR paling tinggi di Pulau Jawa Sampai kini, apakah yang dimaksud UMR Bekasi 2022 jadi UMR paling tinggi di Pulau Jawa dengan nominal seperti UMK 2022 Kota Bekasi sebesar Rp 4.816.921,17.
Besaran itu melampaui angka UMR Karawang 2022 yang tahun 2021 paling tinggi di Pulau Jawa. Berikut daftar UMR paling tinggi di Pulau Jawa yang berlangsung di tahun 2022:
UMK 2022 Kota Bekasi: Rp 4.816.921,17, UMK 2022 Kabupaten Karawang: Rp 4.798.312,00, UMK 2022 Kabupaten Bekasi: Rp 4.791.843,90, UMP 2022 Jakarta: Rp 4.452.724 (Jakarta tak memutuskan UMK), UMK 2022 Kota Depok: Rp 4.377.231,93, UMK 2022 Kota Surabaya: Rp 4.375.479,19, UMK 2022 Kabupaten Gresik: Rp 4.372.030,51, UMK 2022 Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.368.581,85, UMK 2022 Kabupaten Pasuruan: Rp 4.365.133,19, UMK 2022 Kabupaten Mojokerto: Rp 4.354.787,17, UMK 2022 Kota Cilegon: Rp 4.340.254,18, UMK 2022 Kota Bogor: Rp 4.330.249,57, UMK 2022 Kota Tangerang: Rp 4.285.798,90, UMK 2022 Kota Tangerang Selatan: Rp 4.280.214,51, UMK 2022 Kabupaten Tangerang: Rp 4.230.792,65, UMK 2022 Kabupaten Bogor: Rp 4.217.206,00, UMK 2022 Kabupaten Serang: Rp 4.215.180,86, UMK 2022 Kabupaten Purwakarta: Rp 4.173.568,61, UMK 2022 Kota Serang: Rp 3.850.526,18, UMK 2022 Kota Bandung: Rp 3.774.860,78.
Dengan begitu apakah itu UMR yaitu panutan pemilihan penghasilan tiap-tiap daerah yang besarannya dirapikan pemerintahan sesuai tingkat kekuatan masing-masing daerah. Tersebut pendapat mengapa besaran apakah itu UMR berbeda tiap-tiap daerah.