Penghasilan Minimal Regional atau UMR merupakan penghasilan minimal yang penetapannya dilaksanakan oleh gubernur dan jadi referensi penerimaan karyawan di tempatnya. Pengaplikasian apa yang dimaksud UMR ditata dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Ketentuan ini lalu diperbaiki melalui Putusan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.
Sesungguhnya makna UMR tidak sama dipakai karena UMR udah diganti dengan Penghasilan Minimal Propinsi (UMP) serta Gaji Minimal Kabupaten/Kota (UMK). Akan tetapi makna UMR telah telanjur menempel dengan bahasa setiap hari. Penentuan makna UMR dijalankan tiap tahun lewat proses yang panjang dimulai dari rapat Dewan Penggajian Daerah (DPD).
DPD awal kalinya telah membuat klub penelitian untuk cari data harga keperluan primer karyawan keseharian. Berdasar KHL, DPD menyarankan apakah itu UMR ke Gubernur buat diresmikan. Berdasar pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, UMP dikukuhkan dan diberitakan oleh masing-masing gubernur secara serempak tiap-tiap tanggal 1 November dan UMK paling lambatnya tanggal 21 November.
pendapat besaran UMR yaitu berbeda Dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomor 7 Tahun 20 menerangkan pendapat besaran UMR berlainan tiap daerah. Dalam memastikan makna UMR, DPD menyatukan data atau info berkaitan keanekaan perusahaan, jumlah perusahaan dan tenaga kerja, devisa dan nilai jadi yang dibuat, kebolehan perusahaan, persekutuan perusahaan, dan serikat karyawan masing-masing daerah.
Masalah ini mempunyai tujuan agar menanggung standard kehidupan yang pantas buat buruh serta keluarganya, menaikkan keproduktifan serta menambah daya membeli penduduk. Disamping itu, besaran UMR pun tidak memperberat perusahaan karena bagaimana juga perusahaan usaha melaksanakan efektivitas ongkos supaya bisa memaksimumkan keuntungan.
Dalam penentuan UMR merupakan masih berlangsung ketidaksamaan yang berdasar di tingkat kebolehan, pembawaan, serta tipe tugas di masing-masing perusahaan yang situasinya berlainan, yang masing-masing daerah tidaksama.
Oleh karenanya, besaran makna UMR yaitu dikukuhkan berdasar pada tempat propinsi atau kabupaten atau kota. Sedangkan, Tubuh Pusat Statistik (BPS) menilainya hitungan UMR ialah yang amat baik dari inflasi ditambah lagi dengan perubahan ekonomi. Dengan pangkalan penghitungan itu, BPS yakin tingkat kesejahteraan pekerja udah teraih.
Daerah dengan penghasilan UMR paling tinggi di Pulau Jawa Sampai kini, apakah itu UMR Bekasi 2022 jadi UMR paling tinggi di Pulau Jawa dengan nominal sama dengan UMK 2022 Kota Bekasi sejumlah Rp 4.816.921,17.
Besaran itu melampaui angka UMR Karawang 2022 yang tahun 2021 paling tinggi di Pulau Jawa. Berikut daftar UMR paling tinggi di Pulau Jawa yang berlangsung di tahun 2022:
UMK 2022 Kota Bekasi: Rp 4.816.921,17, UMK 2022 Kabupaten Karawang: Rp 4.798.312,00, UMK 2022 Kabupaten Bekasi: Rp 4.791.843,90, UMP 2022 Jakarta: Rp 4.452.724 (Jakarta tidak menentukan UMK), UMK 2022 Kota Depok: Rp 4.377.231,93, UMK 2022 Kota Surabaya: Rp 4.375.479,19, UMK 2022 Kabupaten Gresik: Rp 4.372.030,51, UMK 2022 Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.368.581,85, UMK 2022 Kabupaten Pasuruan: Rp 4.365.133,19, UMK 2022 Kabupaten Mojokerto: Rp 4.354.787,17, UMK 2022 Kota Cilegon: Rp 4.340.254,18, UMK 2022 Kota Bogor: Rp 4.330.249,57, UMK 2022 Kota Tangerang: Rp 4.285.798,90, UMK 2022 Kota Tangerang Selatan: Rp 4.280.214,51, UMK 2022 Kabupaten Tangerang: Rp 4.230.792,65, UMK 2022 Kabupaten Bogor: Rp 4.217.206,00, UMK 2022 Kabupaten Serang: Rp 4.215.180,86, UMK 2022 Kabupaten Purwakarta: Rp 4.173.568,61, UMK 2022 Kota Serang: Rp 3.850.526,18, UMK 2022 Kota Bandung: Rp 3.774.860,78.
Karena itu apakah yang dimaksud UMR yaitu rujukan pemilihan gaji tiap-tiap daerah yang besarannya ditata pemerintahan sesuai tingkat kebolehan semasing daerah. Tersebut pendapat mengapa besaran apa yang dimaksud UMR berlainan setiap daerah.