Gaji Minimal Regional atau UMR ialah gaji minimal yang penetapannya dikerjakan oleh gubernur dan jadi referensi pemasukan karyawan di areanya. Pelaksanaan apakah yang dimaksud UMR ditata dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Ketentuan ini lantas ditinjau melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.
Sesungguhnya istilah UMR tidak berkaitan dipakai karena UMR telah diganti dengan Gaji Minimal Propinsi (UMP) serta Penghasilan Minimal Kabupaten/Kota (UMK). Akan tetapi makna UMR telah telanjur menempel dengan bahasa keseharian. Pemastian makna UMR dilakukan tiap tahun lewat proses yang panjang dimulai dari rapat Dewan Penggajian Daerah (DPD).
DPD awal kalinya telah membuat klub survei untuk cari data harga kebutuhan dasar buruh tiap hari. Menurut KHL, DPD menganjurkan apa yang dimaksud UMR ke Gubernur untuk diresmikan. Menurut Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, UMP diputuskan serta diinformasikan oleh masing-masing gubernur secara bersama-sama tiap tanggal 1 November serta UMK selambatnya tanggal 21 November.
pendapat besaran UMR yaitu berlainan Dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 20 pun menerangkan pendapat besaran UMR berbeda tiap daerah. Dalam memastikan makna UMR, DPD menyatukan data atau info perihal kemajemukan perusahaan, jumlah perusahaan serta tenaga kerja, devisa serta nilai lebih yang dibuat, kebolehan perusahaan, persekutuan perusahaan, dan serikat buruh masing-masing daerah.
Perihal ini memiliki tujuan supaya dapat jamin standard kehidupan yang wajar buat karyawan dan keluarganya, mempertingkat keproduktifan serta mempertingkat daya membeli orang. Diluar itu, besaran UMR tidak juga memperberat perusahaan sebab bagaimana juga perusahaan usaha mengerjakan efektivitas cost supaya dapat memaksimumkan untung.
Dalam penentuan UMR yakni masih terjadi ketidaksamaan yang didasari di tingkat potensi, pembawaan, serta tipe tugas di masing-masing perusahaan yang keadaannya berlainan, yang masing-masing daerah tidaksama.
Oleh karenanya, besaran makna UMR yakni ditentukan menurut daerah propinsi atau kabupaten atau kota. Sedangkan, Tubuh Pusat Statistik (BPS) menilainya hitungan UMR merupakan yang amat baik dari inflasi ditambah lagi dengan perkembangan ekonomi. Dengan pangkal penghitungan itu, BPS yakini tingkat kesejahteraan karyawan telah terwujud.
Daerah dengan penghasilan UMR paling tinggi di Pulau Jawa Selama ini, apakah yang dimaksud UMR Bekasi 2022 jadi UMR paling tinggi di Pulau Jawa dengan nominal sama dengan UMK 2022 Kota Bekasi sebesar Rp 4.816.921,17.
Besaran itu melewati angka UMR Karawang 2022 yang tahun 2021 paling tinggi di Pulau Jawa. Berikut daftar UMR paling tinggi di Pulau Jawa yang berlangsung di tahun 2022:
UMK 2022 Kota Bekasi: Rp 4.816.921,17, UMK 2022 Kabupaten Karawang: Rp 4.798.312,00, UMK 2022 Kabupaten Bekasi: Rp 4.791.843,90, UMP 2022 Jakarta: Rp 4.452.724 (Jakarta tak menentukan UMK), UMK 2022 Kota Depok: Rp 4.377.231,93, UMK 2022 Kota Surabaya: Rp 4.375.479,19, UMK 2022 Kabupaten Gresik: Rp 4.372.030,51, UMK 2022 Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.368.581,85, UMK 2022 Kabupaten Pasuruan: Rp 4.365.133,19, UMK 2022 Kabupaten Mojokerto: Rp 4.354.787,17, UMK 2022 Kota Cilegon: Rp 4.340.254,18, UMK 2022 Kota Bogor: Rp 4.330.249,57, UMK 2022 Kota Tangerang: Rp 4.285.798,90, UMK 2022 Kota Tangerang Selatan: Rp 4.280.214,51, UMK 2022 Kabupaten Tangerang: Rp 4.230.792,65, UMK 2022 Kabupaten Bogor: Rp 4.217.206,00, UMK 2022 Kabupaten Serang: Rp 4.215.180,86, UMK 2022 Kabupaten Purwakarta: Rp 4.173.568,61, UMK 2022 Kota Serang: Rp 3.850.526,18, UMK 2022 Kota Bandung: Rp 3.774.860,78.
Karena itu apakah yang dimaksud UMR merupakan panutan pemilihan penghasilan setiap daerah yang besarannya ditata pemerintahan sesuai tingkat kapabilitas masing-masing daerah. Itu pendapat mengapa besaran apakah yang dimaksud UMR berbeda tiap-tiap daerah.